TIMESINDONESIA, MALANG – Rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Malang menggunakan hak pilihnya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk memilih calon pemimpin, mendapat 'kado kritik' dari berbagai pihak. Kali ini, datang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang.
Menurut Sekretaris GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul M Syadad dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang 2015, pihak penyelenggara, seperti KPU, dinilai gagal melaksanakan Pilkada yang menjadi 'pesta demokrasi rakyat. Karena partisipasi masyarakat sangat rendah.
"Partisipasi masyarakat sangat rendah. Ini jelas kinerja KPUD tidak maksimal. Rendahnya partisipasi warga Kabupaten Malang dalam Pilkada kali ini, sebagai indikator bahwa kinerja KPU tidak maksimal. Bahkan saya nilai gagal dalam menekan angka golput," tegas Husnul, kepada MALANGTIMES, Kamis (10/12/2015).
Misalnya, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebanyak 2.051.279 pemilih, hanya separuh saja yang datang ke TPS untuk mencoblos.
"Ini sudah indikasi jelas, kegagalan KPU melaksanakan Pilkada Kabupaten Malang," katanya.
Banyak hal yang menyebabkan partisipasi masyarakat sangat lemah. Misalnya beber Husnul, karena kurangnya sosialisasi dari KPU. Sosialisasi itu memang dilakukan, tapi hnya dibeberapa titik saja.
"Kedua, banyak TPS yang lokasinya tidak terjangkau warga. Artinya, bahwa jumlah TPS dalam Pilkada semakin sedikit. Sementara, jumlah pemilih dalam satu TPS itu, semakin banyak. Hal itu yang tidak terpikirkan oleh KPU," katanya.
Kendala selanjutnya tambah dosen di Universitas Raden Rahmat (Unira) itu, paslon dilarang membuat Alat Peraga Kampanye, karena aturannya memang demikian.
"Tetapi yang dibuat oleh KPU sendiri, tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Kabupaten Malang," jelasnya.
Selain itu, kualitas APK yang diproduksi oleh KPU itu, sangat jelek, sehingga mudah rusak. Antisipanya tidak ada.
"Karenanya, KPU jelas gagal menciptakan demokrasi yg partisipatif. Maka perlu adanya evaluasi terhadap kinerjanya KPU saat ini," harapnya.
Kedepan, KPU diharapkan jangan terlalu banyak melakukan kegiatan internal yang menghabiskan anggaran. Mislanya, terlalu banyak melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) sedangkan kegiatan sosialisasi tidak maksimal.
"Tragisnya lagi, Bimtek selalu digelar di hotel yang tak sedikit menggunakan anggaran," kritik Husnul.
Kepada publik, KPU selalu memunculkan anggaran yang cukup minim. Namun, mengapa banyak Bimtek yang selalu digelar di hotel.
"Ini kan aneh bin ajaib. Kritik saya juga, jika terlalu sering melakukan Bimtek, karena alasan takut SDM personelnya tidak mempuni, berarti ada yang salah dalam proses rekrutmen personil PPK dan rekrutmen personel dibawahnya," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, hasil pantauan Malang Corruption Watch (MCW), dalam Pilkada Kabupaten Malang, sebanyak 60 persen masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar