KBRN, Malang : Pemkab Malang dinilai belum memiliki upaya protektif terhadap ancaman eksodus penghuni gang Dolly ke wilayah Kabupaten Malang.
"Sampai saat ini, saya belum melihat upaya riil Pemkab Malang, padahal Potensi penyebaran HIV Aid cukup kuat kalau mereka berbondong bondong masuk ke Kabupaten Malang," ujar Seketaris Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Malang, Khusnul Sadad kepada RRI, Jumat Petang,(20/6/2014).
Sejauh ini, Pemkab Malang belum ada langkah kongkre untuk menghalau penghuni Gang Dolly masuk ke Kabupaten Malang pasca penutupan.
"Kendati Pemkab Malang memiliki Perda Nomor 14 tahun 2008 tentang penanggulangan HIV/AIDS, tetapi belum ada program yang jelas," terangnya.
Menurutnya, implementasi riil atas program pemerintah itu harus ada anggaran dalam APBD, namun kata Khusnul, selama ini belum ada di pos anggaran untuk memproteksi praktek prostitusi di Kabupaten Malang.
"Minimal kan diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dengan kondisi Dolly ditutup itu," tukasnya.
Bahkan ditegaskan, sampai saat ini tidak ada inisiasi dari pemerintah untuk men-Dolly-kan sejumlah tempat tempat lokalisasi di sejumlah titik di Kabupaten Malang.
"Lokalisasi Suko misalnya kan idealnya ditutup seperti Dolly, apalagi sekarang jelang puasa," tambahnya. (Syam Putra/HF)
Link: www.rri.co.id/post/berita/86228/daerah/gp_ansor_ancaman_eksodus_penghuni_gang_dolly_ke_malang_tak_diproteksi.html#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar