KOMPAS.com/Reni Susanti
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi
Dihadapan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru diangkat, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyebut tata kelola birokrasi yang berlaku saat ini tidak waras.
Ia berkisah, sebagai bupati, ia kerap tidak leluasa melaksanakan kebijakan. Misalnya saja, ia hendak membangun jalan tidak lebih dari dua kilometer. Namun, birokrasi yang berlaku membuat pembangunan jalan berjalan lambat.
"Dianggarkan dulu, dirapatin dulu, membahas dulu dengan DPRD, negosiasi dulu, entertain dulu di karaoke dan sebagainya. Makanya, pembangunan di daerah itu seringkali lambat karena tata sistem birokrasi tidak waras," ujar dia.
Ia kembali berkisah bagaimana sistem birokrasi membuat kinerja PNS secara umum bekerja hanya mengejar administrasi pertanggung jawaban.
"Ada proyek, ada SPJ, pertanggung jawaban tidak masalah, tidak ada temuan dari BPK. Selesai, proyek bermanfaat urusan belakangan, masa ngurus negara macam gitu, lagi-lagi tidak waras. Maksud saya,birokrasi itu harus ada rasa emosionalnya untuk membangun," ujar dia.
Selama dua periode berjalan memimpinPurwakarta, ia mengaku melakukan sejumlah terobosan agar birokrasi tidak kaku. Ia menekan para PNS nya untuk berinovasi membangun Purwakarta.
"Jika tidak inovatif, Purwakarta tidak akan seperti sekarang. Selama ini saya menekankan mereka untuk tidak kaku," ujar dia.
Ia mengapresiasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang memperpendek birokrasi administrasi di pemerintahan. "Karena sudah seharusnya begitu kalau jadi pemimpin. Kalau pembangunan dilakukan lewat pendekatan birokratis administratif, majunya Indonesia akan lambat," ujar dia.
Pernyataannya diakui Dedi sebagai introspeksi berdasarkan pengalamannya membawahi 8000-an PNS di Pemkab Purwakarta. "Sehingga, diakui saja, sebagai bupati menghadapi kultur birokrasi yang seperti itu kadang bikin saya tidak puas. Makanya, saya bekerja lebih keras lagi dibanding biasanya," ujar dia. (men)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar